Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Berdasarkan Undangundang No. 7 Tahun 1992 tersebut diatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehatihatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank, serta peningkatan profesionalisme para .

Peraturan Terkait
11 TAHUN 1994 PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
597//1994 SAAT DIMULAINYA PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN, .

Mar 30, 2011· Amortisasi menurut Akuntansi Pajak mendasarkan pada Pasal 11A Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 10 tahun 1994.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi IMB merupakan jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Apr 30, 2017· Untuk konsep PPN, Pajak Masukan pada akhir periode akan dioffset dengan Pajak Keluaran yang akan menghasilkan lebih bayar atau kurang bayar dan untuk Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan usaha (Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan), meskipun tidak diatur dalam UU PPN, secara umum dibebankan sebagai biaya di pembukuan pengusaha.

Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 mewajibkan perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga Negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Edaran No. SE100/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009 menerbitkan ketentuan yang mengatur penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan Multi Level Marketing (MLM) atau Direct Selling.

Pendapat yang dikemukakan Olson tersebut di atas cukup sesuai dan relevan dengan fungsi akuntan yang pada dasarnya berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Dari pemaparan yang telah dikemukakan, profesi akuntan diharapkan dapat mengantisipasi keadaan untuk pengembangan profesi akuntan di masa yang akan datang.

Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan Indonesa pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah JD Massie, yang diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929 (Soemarso 1995).Kesempatan bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai muncul pada tahun, dengan mundurnya Belanda dari .

Perhitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan.

Undangundang Pajak Penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut Subyek Pajak (siapa yang dikenakan), Obyek Pajak (penyebab pengenaan) dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan .

Sesuai dengan ketentuan fiskal harga perolehan aktiva tetap adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan, sedangkan dalam hal pengalihan harta nilai perolehannya adalah jumlah yang .

Dengan Peraturan Pe m e rintah dapat diter a pkan tarif pajak ter s endiri yang dapat bersifat final atas Penghasilan Tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undangundang Pajak Penghas i lan.

Tata cara pengenaan pajak dan sanksisanksi berkenaan dengan pelaksanaan UndangUndang ini dilakukan sesuai dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum .

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 6 Tahun 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Sumbawa perlu disesuaikan .

Penilaian Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Dengan Metode Altman ZScore Pada Perusahaan Kontruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode SEA 0648 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Dalam Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi Pada PT.

Datadata diatas didapat dari peraturan pemerintah daerah atau bisa meminta informasi di kantor pelayanan pajak (KPP) pada daerah dimana bangunan berdiri. disini kita akan mencoba membuat contoh sederhana untuk menggambarkan proses menghitung pajak PBB.

Pada pelaporan SPT PPh pasal 21 dan Orang Pribadi yang berakhir 31 Maret 2009 silam, Dirjen Pajak telah membuat terobosan dengan memperbolehkan WP untuk melaporkan SPTnya di KPP manapun juga meski bukan tempat terdaftarnya WP tersebut.

Dengan demikian jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka Self AssesmentSystem sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak.

Jun 15, 2015· Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarbaru) Analisis Perencanaan Biaya Material sebagai Pengawasan Biaya Material pada PT.